Drainase Kota Medan Belum Maksimal
Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan ketika di konfirmasi mengatakan dalam APBD 2013 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 142 miliar untuk proyek pengerjaan saluran drainase. Jumlah ini juga mengalami perubahan sebesar Rp 172 miliar dalam P-APBD 2013, karena ada penambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Namun, anggaran ini pun dianggap masih kurang untuk memperbaiki saluran drainase yang ada di Medan.
"Jumlah ini tidak sebanding denga luar wilayah Kota Medan, makanya perlu lagi ditambah," kata Syahrul Syahnan kepada wartawan, Jumat (1/11).
Menurut dia, seperti kota Surabaya yang memiliki anggaran untuk pengerjaan saluran drainase hingga Rp 350 miliar. Dikatakannya, apabila Kota Medan memiliki anggaran sebesar itu maka pengerjaan saluran drainase akan menjadi lebih baik.
Disinggung apabila anggaran yang dipergunakan semakin besar, maka pintu peluang terjadi kecurangan juga semakin besar. Khairul mengaku ada pihak yang melakukan pengawasan seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan. "Kan ada yang mengawasi," ujarnya.
Mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) ini mengaku, penambahan Rp 30 miliar ketika P-APBD untuk pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga. Dia juga menyebutkan uang tersebut belum sepenuhnya di gunakan. "Masih ada sisa uang yang belum terpakai," sebutnya.
Dijelaskannya, anggaran tahun ini dipergunakan untuk 52 proyek pengorekan atau pembetonan saluran drainase. Mengenai hasi kerja dari proyek tersebut, dirinya belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. "Setelah diperiksa BPK baru bisa diberitahu," tuturnya.
Dirinya juga mengakui saat ini ada beberapa titik di KOta Medan yang selalu terjadi genangan air ketika hujan lebat turun, seperti di Jalan HM.A.Yani, Jalan Karywa Wisata Ujung, Lapangan Merdeka, Jln Ayahanda. Genangan air itu, kata dia juga tidak terlalu lama. Karena air akan kembali masuk saluran drainase setelah 30 menit. "Itu terjadi karena debit air yang diturunkan hujan terlalu banyak, dan gerangan air juga tidak terlalu lama," katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengatakan, dengan dana sebesar itu seharusnya pihak Dinas Bina Marga dapat mengoptimalkan pengerjaan drainase yang selama ini menjadi problematika terjadinya genangan air bahkan banjir ketika hujan deras.
"Saya pikir dana tersebut sangat cukup dalam memperbaiki saluran drainase di seluruh kawasan Medan, terkecuali untuk daerah tempat tinggal masyarakat yang berada di bantaran sungai, seperti sungai Deli dan Babura yang selama ini menjadi langganan banjir," sebutnya.
Politisi PKS ini menilai kinerja dari Dinas Bina Marga terkesan asal-asalan. Terbukti setiap selesai pengorekan, pihak Bina Marga sering membiarkan kondisi jalan tidak dalam keadaaan sebagaimana mestinya. Disinggung besarnya anggaran yang tidak sesuai dengan fakta pengerjaan di lapangan, Ikrimah menyesalkan hal tersebut terus terjadi.
Karena, menurut dia selain untuk kawasan tempat tinggal masyarakat bantaran sungai seperti di Kampung Aur, semestinya masalah genangan air di jalan-jalan Kota Medan dapat diantisipasi dengan baik. "Ini menunjukkan kinerja Dinas Bina Marga tidak profesional. Tentunya DPRD sangat menyayangkan anggaran yang sebesar itu tidak dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia mencontohkan seperti pembuangan saluran drainase, yang tidak dipertakan membuat dinas terkait hanya sekedar melakukan pengorekan di sana sini tanpa mengetahui sumber buangan air ketika saluran itu dikorek. Diakuinya, bahwa dari catatan yang diketahui sejauh ini, pengerjaan terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase masih tergolong minim. Artinya dari beberapa item yang sudah diajukan, baru sedikit pengerjaan yang terealisasi.
Ikrimah menyebutkan menjelang akhir tahun biasanya SKPD mulai sibuk merampungkan pengerjaan yang tertunda. "Kalau sekarang ini saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi biasanya di akhir-akhir tahun pekerjaan menumpuk dan disitulah baru mereka sibuk untuk mengerjakan semua. Yang pasti pada saat evaluasi P-APBD kemarin, pengerjaan terkait pembangunan dan perbaikan saluran drainase ini relatif sedikit yang baru diselesaikan," katanya.
Sumber Media Cetak : Waspada, 2 November 2013.
"Jumlah ini tidak sebanding denga luar wilayah Kota Medan, makanya perlu lagi ditambah," kata Syahrul Syahnan kepada wartawan, Jumat (1/11).
Menurut dia, seperti kota Surabaya yang memiliki anggaran untuk pengerjaan saluran drainase hingga Rp 350 miliar. Dikatakannya, apabila Kota Medan memiliki anggaran sebesar itu maka pengerjaan saluran drainase akan menjadi lebih baik.
Disinggung apabila anggaran yang dipergunakan semakin besar, maka pintu peluang terjadi kecurangan juga semakin besar. Khairul mengaku ada pihak yang melakukan pengawasan seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan. "Kan ada yang mengawasi," ujarnya.
Mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) ini mengaku, penambahan Rp 30 miliar ketika P-APBD untuk pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga. Dia juga menyebutkan uang tersebut belum sepenuhnya di gunakan. "Masih ada sisa uang yang belum terpakai," sebutnya.
Dijelaskannya, anggaran tahun ini dipergunakan untuk 52 proyek pengorekan atau pembetonan saluran drainase. Mengenai hasi kerja dari proyek tersebut, dirinya belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. "Setelah diperiksa BPK baru bisa diberitahu," tuturnya.
Dirinya juga mengakui saat ini ada beberapa titik di KOta Medan yang selalu terjadi genangan air ketika hujan lebat turun, seperti di Jalan HM.A.Yani, Jalan Karywa Wisata Ujung, Lapangan Merdeka, Jln Ayahanda. Genangan air itu, kata dia juga tidak terlalu lama. Karena air akan kembali masuk saluran drainase setelah 30 menit. "Itu terjadi karena debit air yang diturunkan hujan terlalu banyak, dan gerangan air juga tidak terlalu lama," katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengatakan, dengan dana sebesar itu seharusnya pihak Dinas Bina Marga dapat mengoptimalkan pengerjaan drainase yang selama ini menjadi problematika terjadinya genangan air bahkan banjir ketika hujan deras.
"Saya pikir dana tersebut sangat cukup dalam memperbaiki saluran drainase di seluruh kawasan Medan, terkecuali untuk daerah tempat tinggal masyarakat yang berada di bantaran sungai, seperti sungai Deli dan Babura yang selama ini menjadi langganan banjir," sebutnya.
Politisi PKS ini menilai kinerja dari Dinas Bina Marga terkesan asal-asalan. Terbukti setiap selesai pengorekan, pihak Bina Marga sering membiarkan kondisi jalan tidak dalam keadaaan sebagaimana mestinya. Disinggung besarnya anggaran yang tidak sesuai dengan fakta pengerjaan di lapangan, Ikrimah menyesalkan hal tersebut terus terjadi.
Karena, menurut dia selain untuk kawasan tempat tinggal masyarakat bantaran sungai seperti di Kampung Aur, semestinya masalah genangan air di jalan-jalan Kota Medan dapat diantisipasi dengan baik. "Ini menunjukkan kinerja Dinas Bina Marga tidak profesional. Tentunya DPRD sangat menyayangkan anggaran yang sebesar itu tidak dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia mencontohkan seperti pembuangan saluran drainase, yang tidak dipertakan membuat dinas terkait hanya sekedar melakukan pengorekan di sana sini tanpa mengetahui sumber buangan air ketika saluran itu dikorek. Diakuinya, bahwa dari catatan yang diketahui sejauh ini, pengerjaan terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase masih tergolong minim. Artinya dari beberapa item yang sudah diajukan, baru sedikit pengerjaan yang terealisasi.
Ikrimah menyebutkan menjelang akhir tahun biasanya SKPD mulai sibuk merampungkan pengerjaan yang tertunda. "Kalau sekarang ini saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi biasanya di akhir-akhir tahun pekerjaan menumpuk dan disitulah baru mereka sibuk untuk mengerjakan semua. Yang pasti pada saat evaluasi P-APBD kemarin, pengerjaan terkait pembangunan dan perbaikan saluran drainase ini relatif sedikit yang baru diselesaikan," katanya.
Sumber Media Cetak : Waspada, 2 November 2013.
